bpk dan transparasi fiskal

BPK dan Transparansi Fiskal

Tuntutan Masyarakat Untuk Melakukan Reformasi Sistem Sosial, Politik, Dan

Ekonomi Guna Mewujudkan Demokrasi Telah Mengubah Sistem Dan Struktur Pemerintahan

Indonesia. Sementara Itu, Tuntutan Untuk Mengikis KKN Memerlukan Peningkatan

Transparansi Fiskal Atau Pengelolaan Maupun Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Transparansi Fiskal Merupakan Komponen Utama Dari Upaya Penciptaan Clean Government

Dan Good Governance. Sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara, BPK RI Sangat

Berperan Dalam Mewujudkan Transparansi Fiskal Itu.

Tuntutan Reformasi Tersebut Telah Diwujudkan Dalam Bentuk Rangkaian Perubahan

Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahan Perangkat Hukum Lain, Perubahan Kebijakan

Pemerintah Maupun Perubahan Mendasar Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Negara.

Perubahan Dalam Sistem Dan Struktur Pemerintahan Antara Lain Tercermin Dari Perluasan

Otonomi Daerah Dan Pembagian Hak Serta Tanggung Jawab Antartingkat Pemerintahan.

Salah Satu Perubahan Mendasar Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Negara Adalah Diaturnya

Kembali Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Perubahan Sistem Pemerintahan Sekaligus Mengubah Lembaga Negara. Salah Satu

Perubahan Dalam Bidang Ini Adalah Dengan Menciptakan Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) Dan Menata Ulang Fungsi Serta Peranan MPR. Anggota DPD Dipilih Dari Setiap

Provinsi Melalui Pemilihan Umum. Sementara Itu, MPR Kini Terdiri Dari Anggota DPR Dan

DPD, Tidak Lagi Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Serta Tidak Lagi Menetapkan Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada Masa Lalu GBHN Menjadi Dasar Penyusunan

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Yang Merupakan Program Pemerintah.

Dewasa Ini, Program Pemerintah Itu Disusun Berdasarkan Platform Presiden Yang Langsung Dipilih Oleh Rakyat.

Fungsi Dan Kedudukan BPK

Dalam Suatu Negara Demokratis, Sektor Pemerintah Dipisahkan Dengan Tegas Dari

Sektor Negara Maupun Dari Perekonomian Secara Keseluruhan. Kebijakan Maupun Fungsi

Manajemen Dalam Sektor Negara Harus Dibuat Transparan Dan Terbuka Luas Secara Umum.

Dalam Konteks Kehidupan Bernegara Di Indonesia Dewasa Ini, UUD 1945 Menciptakan

BPK Sebagai Lembaga Tinggi Negara Dengan Tugas Pokok Melakukan Pemeriksaan Atas

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Baik Berupa Stok Asetnya Maupun

Transaksi Dalam Membelanjai Kegiatannya. BPK Memeriksa Keuangan Negara Di Semua

Lapisan Tingkat Pemerintahan Di Indonesia.

Perubahan Ketiga Dari UUD 1945 Menempatkan BPK Dalam Suatu Bab Tersendiri

Yang Tadinya Hanya Disebut Dalam Ayat (5) Pasal 23 Dalam UUD 1945 Versi Semula.

Kedudukan, Tugas, Organisasi, Dan Cara Pemilihan Anggota BPK Juga Lebih Jelas Diatur

Dalam Perubahan UUD 1945 Yang Ketiga Itu. Untuk Dapat Melaksanakan Tugasnya, Pasal

23 G, Ayat 1 UUD 1945 Menyebut Bahwa, "BPK Berkedudukan Di Ibu Kota Negara, Dan

Memiliki Perwakilan Di Setiap Provinsi." Dengan Demikian, Kedudukan Maupun Peranan

BPK Dalam Mewujudkan Transparansi Fiskal Dan Menciptakan Clean Government Dan Good

Governance Di Indonesia Menjadi Lebih Jelas Dan Kokoh Dalam Perubahan UUD 1945

Yang Ketiga Itu.

Tujuan Pemeriksaan Oleh BPK Adalah Untuk Memelihara Transparansi Fiskal Guna

Menciptakan Clean Government Dan Good Governance. Elemen Pokok Transparansi Fiskal

Itu Berupa Integritas Ataupun Kebenaran Laporan Keuangan Negara. Dalam Pergaulan Dunia

Internasional, Standar Akuntansi Sektor Negara Disusun Oleh The Public Sector Committee

Of The International Federation Of Accountants (IFACPSC). Sementara Itu, Organisasi

Internasional Lembaga Tinggi Yang Melakukan Pemeriksaan Atau Audit Keuangan Negara

(INTOSAI-The International Organization Of Supreme Audit Institutions) Telah Menyusun

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar Yang Disusun Oleh Kedua Organisasi

Internasional, Serta Standar Yang Disusun Oleh Dana Moneter Internasional (IMF),

Dianggap The Best Practices Yang Menjadi Acuan Dunia.

Dilihat Dari Sudut Ilmu Manajemen, Pemeriksaan Keuangan Negara Yang Dilakukan

Oleh BPK Merupakan Mata Rantai Dari Siklus Perencanaan Nasional Jangka Panjang

Maupun Siklus Anggaran Tahunan. Dalam Kaitan Ini, Pasal 23E Ayat (2) Perubahan Ketiga

UUD 1945 Mengamanatkan Agar BPK Dapat Menyerahkan Hasil Pemeriksaannya Secara

Tepat Waktu Kepada DPR, DPD, Dan DPRD Sesuai Dengan Kewenangannya Masingmasing.

Amanat UUD 1945 Tersebut Diterjemahkan Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Yang

Menugaskan BPK Agar Dapat Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan

Daerah Kepada DPR Dan DPRD Selambat-Lambatnya Enam Bulan Setelah Berakhirnya

Tahun Anggaran.

Setelah Selesai Melakukan Pemeriksaan, BPK Menyusun Laporan Tertulis Atas Hasil

Pemeriksaannya. Laporan Pemeriksaan Itu Hendaknya Bersifat Independen, Objektif, Adil,

Dan Konstruktif. Suatu Laporan Bersifat Membangun Jika Diikuti Dengan Saran-Saran

Perbaikan Atas Temuan-Temuan Kekurangan Maupun Penyimpangan Yang Ada. Pasal 23E

UUD 1945 Mengamanatkan Agar Hasil Pemeriksaan BPK Ditindaklanjuti Oleh Lembagalembaga

Perwakilan Dan/Atau Badan Sesuai Dengan Undang-Undang. Isi Laporan BPK Itu

Sekaligus Merupakan Penilaian Atas Proyeksi Fiskal Maupun Ekonomi Makro Yang Menjadi

Dasar Penyusunan Anggaran Negara.

Agar Dapat Memberikan Opini Yang Adil Dan Objektif, Perubahan Ketiga UUD 1945

Menetapkan BPK Sebagai Suatu Lembaga Independen Yang Bebas Dan Mandiri (Pasal 23 F

Ayat 1). Ayat (2) Pasal 23 F Itu Kemudian Mengatur Bahwa Anggota BPK Dipilih Oleh DPR

Dengan Memperhatikan Pertimbangan DPD Dan Diresmikan Oleh Presiden. Pimpinan BPK

Dipilih Dari Dan Oleh Anggotanya Sendiri.

Namun, Masa Jabatan Dan Cara Pemberhentian Anggota BPK Masih Perlu Diatur

Dalam Undang-Undang Tersendiri. Undang-Undang Tersendiri Mengenai BPK Itu

Diharapkan Akan Sekaligus Mengatur Lebih Rinci Mengenai Tugas, Kewenangan, Dan

Akuntabilitas BPK. Termasuk Di Dalamnya Menyangkut Pengaturan Tentang Esensi

Independensi BPK Dalam Hal Anggaran, Perlindungan Hukum Serta Hubungan Maupun

Cara Penyelesaian Konflik Dengan Instansi Pemerintahan Lainnya.

Independensi BPK Bukan Berarti Ia Tidak Akuntabel, Dapat Berjalan Sendiri Tanpa

Kendali Maupun Pengawasan Dari Lembaga Lain. Apakah Dalam Hal Kebijakan Maupun

Anggaran. Yang Dimaksud Dengan Independensi BPK Hanya Menyangkut Hubungan

Kerjanya Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Terutama Oleh Penyampaian Opini Maupun

Saran-Saran Korektif Atas Hasil Temuan Pemeriksaannya.

Makna Pemeriksaan Keuangan Oleh BPK

Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh BPK Mempunyai Dua Makna Yang

Saling Berkaitan. Di Satu Pihak, Tugas Tersebut Dapat Diartikan Sebagai Pemeriksaan Untuk

Mengetahui Posisi Ataupun Nilai Kekayaan Negara Pada Suatu Titik Waktu Tertentu. Di Lain

Pihak, Pemeriksaan Itu Sekaligus Menyangkut Arus Anggaran Penerimaan Maupun

Pengeluaran Negara (APBN) Dalam Suatu Kurun Periode Waktu Tertentu.

Pemeriksaan Terhadap APBN Dilakukan Menyangkut Sumber Penerimaan Maupun

Arah Pengeluarannya, Termasuk Pembelanjaan Defisit Serta Penempatan Surplus Anggaran.

Defisit Anggaran Dibelanjai Dari Kombinasi Antara Penggunaan Rekening Pemerintah Yang

Ada Pada Bank Indonesia (BI) Maupun Bank Umum Dengan Penjualan Aset Negara

(Termasuk Privatisasi BUMN Serta Divestasi Aset Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Dan

Meminjam Dari Sumber Dalam Maupun Luar Negeri Dengan Mengeluarkan Surat Utang

Negara (SUN). Dengan Kata Lain, Defisit APBN Dapat Menambah Stok Utang Negara

Maupun Mengurangi Stok Kekayaannya. Sebaliknya, Surplus Anggaran Dapat Mengurangi

Stok Utang Negara Maupun Menambah Stok Kekayaannya.

Kedua Bentuk Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh BPK Di Atas Merupakan Bagian

Dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) Dengan Sistem,

Proses Maupun Perangkat Aturan Yang Baik. Good Governance Dapat Diciptakan Jika Ada

Pengaturan Yang Jelas Antar Berbagai Pihak Yang Terkait.

Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Tertib Itu Menuntut Adanya

Transparansi Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Bernegara. Pemerintahan Yang Bersih Dan

Tertib Tersebut Akan Mencegah Terjadinya Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Termasuk

Kriminalitas Berupa Insider Trading Dan Transaksi Jual Beli Surat Utang Negara Maupun

Surat Berharga BI. Pihak Terkait Bukan Saja Terdiri Dari Rakyat (Berupa Pembayar Pajak

Maupun Bukan Wajib Pajak), Lembaga-Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, Dan DPRD),

Serta Pemerintah Pusat, Dan Pemerintah Daerah.

Termasuk Stakeholders Adalah Negara Donor, Lembaga Keuangan Internasional

Pemberi Bantuan Maupun Pinjaman, Dan Investor Dalam Negeri Serta Asing Yang Membeli

SUN. Pada Masa Orde Baru, Pinjaman Pemerintah Hanya Bersumber Dari Pinjaman Lunak

(ODA-Official Development Aid) Melalui IGGI/CGI Yang Merupakan Konsorsium Negaranegara

Donor. Dalam Masa Orba Itu, Pinjaman Luar Negeri Itu Disebut Sebagai Penerimaan

Pembangunan. Sebagian Dari Pengeluaran Pembangunan Itu Pada Hakikatnya Merupakan

Pengeluaran Rutin, Seperti Honorarium Petugas Proyek Maupun Biaya Perjalanannya.

Transparansi Fiskal Menjadi Semakin Penting Setelah Berakhirnya Program IMF.

Karena Tidak Lagi Tersedia Fasilitas Penjadwalan Kembali Pinjaman Luar Negeri Melalui

Paris Club Maupun Pinjaman Baru Setidaknya Dari IMF, Indonesia Kini Semakin

Bergantung Kepada Penjualan Aktiva Negara Maupun SUN Untuk Menutup Defisit APBN.

SUN Dan Obligasi Luar Negeri Pemerintah Yang Ada Dewasa Ini Mengandung Syarat-Syarat

Komersial.

Sebagian Besar Dari SUN Yang Dijual Di Pasar Dalam Negeri Merupakan Obligasi

Pemerintah Yang Dipergunakan Untuk Merekapitalisasi Bank-Bank Nasional, Baik Berupa

Bank Negara, Bank Pembangunan Daerah, Maupun Bank Swasta. Keberhasilan Pemerintah

Melakukan Privatisasi BUMN/BUMND Dan Menjual SUN, Apakah Di Pasar Dalam Negeri

Maupun Di Pasar Keuangan Internasional, Sangat Bergantung Kepada Integritas Maupun

Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Yang Disajikan Oleh Pemerintah Sendiri. Berbeda

Dengan APBN Pada Masa Orde Baru, Penerimaan Dari Hasil Penjualan SUN Sekarang Ini

Dibukukan Sebagai Utang Pemerintah.

Transparansi Fiskal

Transparansi Fiskal Menekankan Pada Keterbukaan Informasi Mengenai Struktur Dan

Fungsi Pemerintah, Sasaran Kebijakan Fiskal, Posisi Keuangan Sektor Negara Maupun

Proyeksi Fiskal. Pada Hakikatnya, Transparansi Fiskal Mengandung Empat Elemen Dasar

Pokok.

Elemen Dasar Pertama Adanya Kejelasan Peranan Serta Tanggung Jawab Lembaga

Negara. Dalam Kaitan Ini, Termasuk Kejelasan Pembagian Tugas, Kewenangan, Maupun

Tanggung Jawab Semua Cabang Pemerintah, Baik Legislatif, Eksekutif, Maupun Yudikatif.

Kejelasan Pengaturan Itu Juga Mencakup Mekanisme Koordinasi Dan Manajemen Kegiatan

Anggaran Maupun Nonanggaran. Hal Yang Sama Juga Berlaku Bagi Hubungan Antara

Pemerintah Dengan Institusi Negara Nonpemerintah Lainnya, Seperti BI, Bulog, BUMN,

Dan BUMND.

Keterlibatan Pemerintah Dalam Kegiatan Usaha, Baik Sebagai Regulator Maupun

Sebagai Pemilik, Hendaknya Dilakukan Secara Terbuka, Berdasarkan Aturan Maupun

Prosedur Yang Jelas Yang Berlaku Secara Umum Tanpa Diskriminasi Sehingga Dapat

Dihindarkan Praktik Monopoli Dan Oligopoli Maupun Persaingan Pasar Yang Kurang Sehat.

Perlu Diketahui Sekali Lagi Bahwa Transparansi Fiskal Memerlukan Dasar Hukum

Maupun Kerangka Administratif Pengelolaan Keuangan Negara Yang Jelas. Komitmen Yang

Menyangkut Pengeluaran Negara Hendaknya Diatur Dalam Aturan Anggaran Dan Aturan

Administratifnya Terbuka Lebar Bagi Masyarakat Luas. Pajak, Bea, Maupun Berbagai Jenis

Pungutan Oleh Pemerintah Harus Didasarkan Atas Peraturan Yang Jelas. Undang-Undang

Pajak Maupun Peraturan Yang Menjadi Dasar Pungutan Pemerintah Itu Harus Terbuka Luas

Bagi Masyarakat, Mudah Dipahami, Dan Mudah Diterapkan. Standar Kode Etik Pegawai

Negeri Perlu Diumumkan Kepada Masyarakat Dan Diawasi Penerapannya.

Elemen Dasar Kedua Transparansi Fiskal Menuntut Adanya Keterbukaan Informasi

Kepada Masyarakat Luas, Baik Berupa Kegiatan Di Masa Lalu, Pada Saat Sekarang, Maupun

Mengenai Rencana Ke Depan. Dokumentasi Anggaran, Neraca, Maupun Laporan Lainnya

Mengenai Keuangan Negara Harus Terbuka Untuk Umum Dan Mencakup Transaksi Anggaran

Resmi Maupun Kegiatan Nonbujeter Terkonsolidasi. Termasuk Di Dalam Dokumen Laporan

Itu Kewajiban Kontijensi, Pajak Terselubung, Maupun Kegiatan Kuasi Fiskal, Posisi Utang

Serta Kekayaan Negara.

Elemen Dasar Ketiga Transparansi Fiskal Adalah Adanya Keterbukaan Informasi

Dalam Proses Penyusunan Anggaran Maupun Pelaksanaan Serta Pelaporannya. APBN

Tahunan Hendaknya Disiapkan Dan Dipresentasikan Dalam Kerangka Asumsi Perkiraan

Besaran Model Ekonomi Makro Yang Komprehensif Dan Konsisten. Asumsi Ekonomi

Makro Itu Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Dokumen APBN Tersebut. UU

No. 17 Tahun 2003 Menetapkan Bahwa Laporan Pertanggungjawaban APBN/APBD

Setidaknya Terdiri Dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas Dan Catatan

Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11 Ayat (5) Dan Pasal 15 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara Memuat Format APBN Sesuai Dengan Format Yang Berlaku Secara Internasional

(Seperti Government Financial Statistics) Yang Disusun IMF Dan Sangat Berbeda Dengan

Format APBN Era Orde Baru. Format APBN Versi UU No. 17 Tahun 2003 Itu Lebih

Transparan Karena Data Anggaran Disusun Secara Terpadu Dan Dilaporkan Atas Dasar Gross

Basis Dengan Membedakan Antara Penerimaan Dengan Pengeluaran Serta Pembelanjaan

Defisit Anggaran. Pasal 11 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 Membagi Mata Anggaran

Pengeluaran Negara Berdasarkan Kelompok Ekonomi, Fungsional Maupun Kelompok

Administratif. Menurut Rincian Jenisnya Secara Ekonomi, Belanja Negara Dirinci Antara Lain

Terdiri Dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga Utang, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Dan Belanja Lain-Lain.

Menurut Fungsi, Belanja Negara Digolongkan Dalam (1) Pelayanan Umum, (2)

Pertahanan, (3) Ketertiban, Keamanan Dan Hukum, (4) Ekonomi, (5) Perlindungan

Lingkungan Hidup, (6) Perumahan Dan Pemukiman, (7) Kesehatan, (8) Pariwisata Dan

Budaya, (9) Agama, (10) Pendidikan, Dan (11) Perlindungan Sosial.

Secara Administratif Atau Organisasi, Belanja Negara Dibedakan Antara Belanja

Pemerintah Pusat Dan Belanja Pemerintah Daerah. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Disesuaikan Dengan Susunan Kementerian Negara Maupun Lembaga Negara. Anggaran

Nonbujeter Dilaporkan Bersama Dengan Dokumen Anggaran Resmi Dengan Mengikuti

Pengelompokan Yang Sama. Format Baru Itu Diharapkan Akan Dapat Diimplementasikan

Mulai Tahun Anggaran 2005. Format Baru Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Belum Dapat

Menggolongkan Pengeluaran Anggaran Berdasarkan Kinerja.

Dalam APBN Masa Lalu, Anggaran Nonbujeter Terdiri Dari Berbagai Sumber Dan

Tidak Dapat Dilaporkan Serta Dipertanggungjawabkan Kepada DPR. Artinya, Ada Bagian

Dari Anggaran Negara Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Maupun Pengawasan DPR.

Akibatnya, DPR Tidak Sepenuhnya Menjalankan Hak Bujetnya Seperti Yang Diamanatkan

Dalam Pasal 23 UUD 1945. Anggaran Nonbujeter Yang Tidak Dikonsolidasikan Sekaligus

Menyulitkan Penilaian Ongkos Atau Biaya Yang Sebenarnya Atas Kegiatan Satuan Kerja

Pemerintah. Sumber-Sumber Anggaran Nonbujeter Dalam APBN Orde Baru Termasuk Kredit

Program Bank-Bank Negara, Kredit Dari BI Untuk Menutup Gagal Bayar PN Pertamina

Tahun 1970-An, Bulog, BUMN Serta Berbagai Yayasan Milik Instansi Resmi.

Implementasi Anggaran Dilaporkan Secara Periodik, Secara Kuartalan Maupun

Pertengahan Tahun. Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dilakukan Pada Setiap Akhir

Tahun. Publikasi Mengenai Informasi Keuangan Negara Harus Dapat Dibuat Tepat Waktu,

Dan Publikasi Dibuat Secara Resmi, Sehingga Merupakan Dokumen Resmi Yang Mengikat

Bagi Pemerintah.

Elemen Dasar Keempat Transparansi Fiskal Adalah Menyangkut Kebenaran Ataupun

Integritas Keuangan Negara. Data Anggaran Mencerminkan Proyeksi Penerimaan Dan

Pengeluaran Negara Yang Disusun Berdasarkan Asumsi Perkembangan Ekonomi Makro

Tertentu Untuk Mewujudkan Komitmen Kebijakan Pemerintah Yang Tertentu Pula.

Kebenaran Data Yang Dimuat Dalam Dokumen Anggaran Perlu Dipelihara Dan Disusun

Berdasarkan Standar Akuntansi Baku Dan Perlu Diperiksa Konsistensi Internalnya Dan

Direkonsiliasikan Dengan Data Dari Sumber Lainnya. Pada Akhirnya, Kebenaran Dan

Konsistensi Data Anggaran Itu Diaudit Oleh BPK.